Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengusulkan mekanisme Pilkada. Ia berharap Pilkada langsung diterapkan pada tingkat provinsi dimana rakyat memilih gubernur mereka.
Namun, untuk tingkat kabupaten/kota, Pilkada dilakukan pemilihan pada DPRD. Pasalnya, jumlah kabupaten/kota saat ini mencapai 536 wilayah. "Kalau dilakukan itu penghematan luar biasa. Kalau gubernur dipilih langsung, bupati/walikota silahkan dilakukan pemilihan DPRD," kata Rudy dalam diskusi Fraksi PPP "Mendesain Format Baru Pemilukada" di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Rudy juga mengusulkan agar wilayah-wilayah kecil lebih baik dipimpin oleh kepala daerah saja tanpa wakil. Hal itu dilakukan agar roda pemerintahan berjalan efektif.
"Wakil kepala daerah, ada atay tidak tergantung kebutuhan. Kalau wilayahnya hanya ada dua juta penduduk, mengapa ada wakil, nanti tugasnya apa," ujarnya.
Ia pun menuturkan bahwa Pilkada langsung memiliki berbagai masalah. Rudy mencontohkan birokrasi daerah akan mendukung incumbent. "Meskipun tidak semua incumbent akan menang, kencendurangn menang ada, kenyataan belum ada," tuturnya.
Lalu, kasus kepala daerah yang tidak harmonis. Dimana tiga bulan pertama adalah masa harmonis. "Lalu tidak tegur-teguran. Kemudian tingginya biaya pemilu," imbuhnya.
Pemilu langsung, kata Rudy, juga biasanya berlangsung anarkis dengan massa pendukung yang tidak puas dengan penghitungan KPU.
Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Djohermansyah Djohan sependapat dengan Rudy. Menurutnya lebih baik pemilihan langsung untuk gubernur. "Yang berbeda bupati/walikota lewat DPRD. Jika gubernur pemilihan langsung dan bupati/walikota di DPRD jadi lebih menaati gubernur," imbuhnya.
Djohan mengungkapkan bupati/walikota kondisinya tidak seperti dulu. Mereka tidak patuh kepada gubernur. "Ketika diminta rapat dengan gubernur. Terus tidak bisa karena ngurus konstituen, padahal gubernur lagi rapat tentang pembangunan," ujarnya.
Ia mengatakan pemilihan langsung ditingkat gubernur memiliki legitimasi kuat. Kemudian berdampak pada pengurangan konflik dan anggaran.
Mengenai pemilihan bupati/walikota yang dipilih DPRD, Djohan mengusulkan agar KPK dilibatkan. "Kalau mau main-main ada KPK, ini mengunci (politik uang)," tukasnya.