Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, CIPANAS - Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Namun, Presiden masih minta dimatangkan, dihitung secara terinci, dan memastikan implementasi dilapangan tidak ada masalah.
"Kompensasi lebih diperjelas, agar tidak terdampak rakyat. seperti yang disampaikan Menko Perekonomian dan Menteri ESDM ada beberapa opsi dibahas, masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing," ungkap Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah kepada wartawan, Sabtu (13/4/2013).
Dia katakan, ada dua opsi yaitu, pengendalian dan kenaikan harga BBM. Namun yang jelas subsidi itu untuk orang miskin.
Lebih lanjut dia katakan, pembahasan mengani kebijakan BBM subsidi ini nantinya akan disampaikan ke DPR terkait APBN-P dan APBN alokasi anggaran penghematan belanja.
"Setelah dimatangkan ada keterkaitan dengan APBN-P seperti anggaran kompensasi, untuk dana bos, program keluarga harapan (PKH)," jelasnya.
Kata dia, APBN-Perubahan bisa disegerakan sekaligus pembahasan asumsi makro yang perlu penyesuaian.
"Kita sih inginkan tidak sampai pada pertengahan tahun ini, kalau ada penyempaian ke DPR untuk realokasi. Minggu depan kita lanjutkan kembali pembahasannya," katanya.