News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Rencana Kenaikan Harga BBM

Pengguna BBM Bukan Cuma Gubernur, tapi Rakyat

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, memberikan keterangan kepada wartawan seusai rapat dengan para Mentri dan para Gubernur di Kantor Kementrian Dalam Negri, Jakarta Pusat, Selasa (16/04/2013). Rapat tersebut, hanya menhasilkan persetujuan untuk dilakukan pengendalian BBM susidi dengan memperhatikan inflasi dan dampaknya bagi perekonomian. Dengan fokus mengurangi konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi. (Warta Kota/ Angga Bhagya Nugraha)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan hampir seluruh seluruh Gubernur yang hadir dalam Rapat Kerja menyatakan persetujuannya jika Pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi.

Terkait klaim itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Dewi Aryani angkat suara menanggapi. Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan yang menggunakan BBM bukan cuma Gubernur, tapi kebanyakan adalah rakyat.

Karenanya, dia tegaskan, kemauan dan persetujuan Gubernur itu belum tentu menyuarakan harapan rakyat.

"Ingat, yang menggunakan BBM bukan cuma Gubernur, tapi rakyat! Kemauan dan persetujuan Gubernur belum tentu menyuarakan harapan rakyat," tegas Dewi kepada Tribunnews.com, Selasa (16/4/2013).

Dewi juga tegaskan, sebelum pemerintah membeberkan secara terbuka penyebab jebolnya APBN yang menjadi alasan utama menaikkan harga BBM, maka rakyat tidak akan pernah percaya kepada pemerintah.

Menurutnya, kebijakan kenaikan BBM tidak dapat disebut sebagai kebijakan yang memenuhi asas keadilan. Padahal, dalam kebijakan publik, keadilan seharusnya menjadi preferensi utama, terlebih dalam masyarakat plural seperti Indonesia.

Lebih lanjut menurutnya, teori Utilitarian berbicara mengenai memaksimalkan jumlah kebahagian terbesar bagi seluruh masyarakat dengan cara menghambat sifat egois individu dengan legislasi serta kesadaran bahwa manusia hidup dalam satu tubuh sosial.

Namun, sayangnya, katanya, Pemerintah tidak melakukan itu. "Betapa harus disadari bahwa kebijakan kenaikan BBM tidak lebih hanya akan menganggu kestabilan akan keadilan di Indonesia," ucapnya.

Kata dia pula, rencana akan menaikkan harga BBM subsidi diajukan dalam APBN-Perubahan nanti, itu menjadi bukti pemerintah tidak mampu membuat perencanaan yang benar.

"Subsidi dianggap oleh kalangan elite negara ini sebagai distorsi, sebagai inefesiensi, yang akan membuat rakyat tidak mandiri. Untuk kesekian kalinya, rakyat harus merasakan derita kenaikan BBM demi memenuhi “ego” pemimpinnya. Rakyatku sayang, rakyatku malang!" keluhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini