Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 dinilai banyak masalah. Apalagi, UN di 11 provinsi tertunda, karena perusahaan percetakan tidak bisa memenuhi target mencetak soal UN.
Menanggapi hal itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta hasil UN tahun ini dibatalkan, dalam menentukan kelulusan dan tiket masuk perguruan tinggi.
"Jika Mendikbud tetap ngotot dilaksanakan, maka kami akan melakukan gugatan hukum. Karena, kami adalah pihak yang paling dirugikan dari keteledoran dan kecerobohan pemerintah," kata Sekjen FSGI Retno Listyarti, di Kantow ICW, Jakarta, Minggu (28/4/2013).
Retno juga meminta Panja Evaluasi UN yang dibentuk Komisi X DPR, memutuskan untuk menghapus UN.
"2013 adalah pelaksanaan UN terakhir," imbuhnya.
Ia menuturkan, guru besar yang datang ke MK dan diragukan oleh Mendikbud M Nuh menolak UN, harus segera mengeluarkan pernyataan sikap yang jelas.
Selain itu, siswa yang merasa dirugikan pelaksanaan UN 2013, agar bersatu turun ke jalan.
"Turun ke jalan dengan Guru FSGI, menolak untuk dijadikan kelulusan dan tiket masuk PTN," cetus Retno.
11 provinsi yang mengalami penundaan UN adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Gorontalo.
Jumlah siswa di 11 provinsi itu ada 1,1 juta orang, yang tersebar di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK. Sebelumnya, Mendikbud M Nuh mengatakan, pelaksanaan UN SMU yang tertunda merupakan musibah yang tidak diharapkan. Itu disampaikan M Nuh dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X di Gedung DPR, Jumat (26/4/2013).
"Kami seluruh jajaran Kemendikbud memohon maaf atas satu musibah dan kecelakaan, karena ada satu dari enam percetakan, tidak bisa menyelesaikan apa yang di dalam kontrak, sehingga 11 provinsi tidak bisa melakukan UN serentak. Ini musibah luar biasa," tutur Nuh.
Nuh menyebut musibah luar biasa, karena tertundanya UN bukan saja memengaruhi 11 provinsi, namun juag wilayah lainnya.
"Kami meminta permohonan maaf, ini sangat menyedihkan. Kami sangat sedih dan menyesal, ini sangat merugikan peserta didik. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf setinggi-tingginya," papar Nuh. (*)