Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Pemerintah diminta tidak menyederhanakan informasi terkait adanya pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. Pemerintah tidak boleh langsung mempercayai begitu saja pernyataan pemerintah Inggris menyikapi masalah tersebut.
"Kita tidak bisa menelan begitu saja, tidak bisa terlena. Jangan menyederhanakan permasalahan hanya karena pernyataan resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang bisa saja bersifat sesaat," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang melalui pesan singkat, Minggu ( 5/5/2013 ).
Hal itu dikatakan Agus menyikapi informasi media massa bahwa ada pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford. Pemerintah Indonesia menyebut pembukaan kantor tersebut tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris.
Agus mengingatkan permasalahan Timor-Timor. Sebelum melepaskan diri dengan Indonesia, kata dia,banyak pernyataan resmi pemerintahan berbagai negara yang mendukung Timor-Timor tetap bergabung dengan Indonesia. Namun, akhirnya terbukti sikap negara lain tidak konsisten.
Agus menyinggung informasi bahwa pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi. Bahkan, dia menggunting pita dan memberikan sambutan. Jika laporan tersebut benar, Agus khawatir jika suatu saat Walikota Oxford tersebut menjadi Menteri, atau bahkan Perdana Menteri Inggris.
Agus menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus menghilangkan atau paling tidak meminimalkan dukungan politik luar negeri terhadap OPM. Pemerintah juga harus menciptakan kesejahteraan rakyat Papua.
"Menciptakan rasa aman dan nyaman untuk hidup di Papua agar gerakan Papua Merdeka tidak akan laku. Kedua langkah itu harus dilakukan serius secara paralel karena menjadi kunci Papua tetap ada dalam naungan NKRI," pungkas politisi Partai Golkar itu.
Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta dan meminta penjelasan terkait pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris.