Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta KPK turun tangan menindaklanjuti kasus rekening gendut Aiptu Labora Sitorus. Menurut Pramono kasus tersebut tidak bisa ditangani oleh internal kepolisian.
"Maka KPK juga harus mengambil alih meski ini terjadi pada aparat yang levelnya kan rendah ya, tapi kan dananya luar biasa besar," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Pramono mengatakan kian hari semakin banyak peristiwa dimana polisi berpangkat rendah memiliki rekening gendut. Hal itu menggambarkan adanya sistem yang belum berjalan di pemerintahan.
"Bahwa diduga yang bersangkutan ini melakukan manipulasi yang berkaitan dengan BBM dan juga ilegal logging maka penegakkan yang ada internal Polri ini juga harus dilakukan," tutur Politisi Senior PDIP itu.
Ia mengatakan kredibilitas dan citra Polri akan turun bila membiarkan masalah tersebut berlarut-larut.
"Saya melihat apa yang terjadi pada Aiptu LS ini benar- mencengangkan bagi saya pribadi ada seseorang berpangkap Aiptu mempunyai dana hampir Rp1,5- 1,6 triliun," katanya.
Pramono juga menduga bahwa Aiptu LS tidak bermain sendiri. Sebab, soerang berpangkat Aiptu tidak mungkin mempunyai kewenangan begitu besar.
"Maka segera untuk itu KPK segera turun tangan. Apalagi ini dikaitkan dengan tindakan untuk menimbun BBM, ini benar-benar menurut saya sih kurang ajar," tuturnya.
Sebelumnya dikabarkan seorang anggota oknum Kepolisian Daerah Papua berpangkat ajun inspektur satu (Aiptu) memiliki rekening bernilai Rp 900 miliar. Polisi ini diduga memiliki bisnis karaoke dan polanya patut dicurigai.
Polisi tersebut diduga bernama Aiptu Labora Sitorus, Ia bertugas di Polres Sorong.