Mentan Suswono: Tudingan PKS Targetkan Dana Pemilu Rp 2 T, Itu Ngaco!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian, Suswono yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) awalnya enggan menanggapi tudingan partainya mengumpulkan dana kampanye 2014 sebesar Rp2 triliun.

Tudingan itu mengungkapkan PKS menargetkan Rp2 triliun dari Kementerian-kementerian yang dijabat Kader PKS, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kemenkominfo.

"Begini, kalau partai, jangan tanya saya," katanya, saat dikonfirmasi wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Namun, saat wartawan terus mempertanyakan dan meminta konfirmasi mengenai kebenaran dari tudingan tersebut, Suswono menegaskan itu tidak benar.

"Ah, enggak mungkin," tegas dia.

Jumlah Rp 2 triliun keluar dari pengakuan tersangka pembobol Bank Jabar Banten, Yudi Setiawan, yang mengatakan menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi PKS melalui Ahmad Fathanah.

Bahkan, kata Yudi, dirinya dan PKS menargetkan mencari dana sebanyak Rp 2 triliun di tiga kementerian yang dipimpin kader PKS untuk biaya kampanye Pemilu 2014.

Suswono membantah tudingan adanya target dana untuk Pemilu dari tiga kementerian yang dipimpin PKS.

"Oh, itu ngaco. Ngarang-ngarang saja itu. Ngarang. Ndak mungkin, ndak mungkin," tegas dia.

Sementara itu, Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal, mengaku tak tahu persis kebutuhan dana kampanye partainya untuk Pemilihan Umum 2014. Tapi dia memperkirakan dana yang dihimpun bisa lebih dari Rp 2 triliun.

“Kami punya 33 pengurus provinsi dan hampir 500 pengurus kabupaten. Mungkin saja mencapai Rp 2 triliun,” kata Refrizal di gedung DPR, kemarin.

Menurut dia, partainya mewajibkan semua kader menyumbangkan penghasilannya untuk PKS. Termasuk para anggota DPR, kalangan profesional seperti pengusaha dan guru, serta para menteri yang ada di kabinet. Semakin besar penghasilan, sumbangannya pun makin besar. PKS, kata Refrizal, tak menargetkan jumlah dana kampanye. Semua sumbangan yang diperoleh akan diaudit oleh akuntan publik.