Ringkasan Berita:

• Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut akan kembali berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. 
• Menurut Hasto, langkah turun ke bawah seharusnya dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan masa lalu, bukan semata kepentingan elektoral.
• Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Hasto menekankan bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan tanggung jawab atas kebijakan yang pernah diambil. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, buka suara mengenai rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan kembali berkeliling Indonesia untuk menyapa masyarakat.

Menurut Hasto, langkah turun ke bawah yang dilakukan seharusnya dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan di masa lalunya, bukan semata-mata untuk kepentingan elektoral. 

"Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Hasto kemudian menyoroti berbagai beban yang saat ini harus ditanggung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menilai, kesulitan yang dihadapi kabinet saat ini tak lepas dari warisan kebijakan era Jokowi.

"Kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya," ucapnya. 

Hasto membeberkan sejumlah kebijakan era Jokowi yang dinilainya bermasalah dan membebani negara. Salah satunya adalah penggelontoran Bantuan Sosial (Bansos) secara jor-joran yang sarat akan kepentingan elektoral.

"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar," ungkapnya. 

Hasto juga mengkritik keras proyek-proyek fisik yang masif dikerjakan di era Jokowi. Ia menyebut belanja infrastruktur yang dilakukan tidak memberikan multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat.

"(Termasuk) pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya," imbuhnya.