Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis menyambangi Komisi Pemilihan Umum. Mereka mempertanyakan dugaan KPU tetap bekerjasama dengan lembaga asing.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow datang bersama teman-teman Koalisi untuk mengonfirmasi kebenaran hal tersebut. Padahal, dua kali sudah diperingatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU tetap bandel.
"Staf KPU mengatakan komisioner tak ada di tempat. Sehingga kita tak bisa melakukan diskusi dan mempertanyakan kerjasama KPU dengan pihak asing baik secara pendanaan maupun pelatihan," kata Jeirry di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Mereka meminta komisioner KPU menjelaskan kerjasama dengan pihak asing seperti Australian Electoral Commission (AEC) maupun International Foundation for Electoral Systems (IFES) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menegaskan, sangat aneh bin ajaib, sanksi dan peringatan yang diberikan DKPP tidak mengubah perilaku dan tabiat KPU untuk tidak lagi menjalin kerjasama dengan pihak asing.
"Belum sepenuhnya ada deklarasi dan pengumuman kepada publik bahwa KPU telah memutuskan kontrak kerjasama dalam bentuk apapun dengan IFES, Jadi itu kita yang minta penegasannya." kata Ray.