Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap menteri-menteri mereka yang ada di kabinet tidak mewakili partai. Hal itu terkait keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga BBM sementara menteri tetap mendukung kebijakan presiden.
"Menteri bersikap bukan atas nama partai karena partai sudah ada sikap. Pak Tifatul (Menkominfo) yang lainnya bukan atas nama partai beliau menteri pembantu presiden," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Mengenai permintaan banyak pihak agar PKS menarik menterinya di kabinet, Hidayat mengatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut di tangan Presiden SBY. Pasalnya, PKS tidak memiliki kewenangan menarik menterinya. Menteri asal PKS terdiri dari Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Al Jufri dan Mentan Suswono.
"Partai tidak ada kewenangan menarik menteri, mereshuffle atau menggantikannya. Presiden mempunyai hak prerogratif," kata Mantan Ketua MPR itu.
PKS juga merasa tidak melanggar code of conduct atau aturan main koalisi. Meskipun sikap mereka berbeda dengan pemerintah.
"Di code of conduct itu bisa bukan wajib, berikutnya presiden akan gunakan prerogratif kita belum tahu ujung akhirnya apakah menaikkan BBM, apakah menaikkan dengan mengakomodasi PKS, atau tidak jadi menaikkan BBM," katanya.