Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Bukan hanya ke istana, politisi menteri dari PKS sudah mulai tidak dilibatkan. Kegiatan internal Setgab Parpol Koalisi pun, PKS sudah dikucilkan. Ketua Harian Demokrat Syarief Hassan menegaskan PKS memang tidak diundang dalam pertemuan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang diadakan di Balai Sidang Jakarta (JCC), Selasa (11/6)."Mereka memang tidak diundang," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6) kemarin.
Syarief mengakui pimpinan lima dari enam parpol anggota Setgab, kecewa terhadap sikap PKS. Apalagi code of conduct Setgab menyebutkan anggota koalisi mendukung kebijakan pemerintah. "Kita lihat perkembangan nanti," tuturnya.
Ada enam parpol anggota Setgab Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, yakni Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB. Tiga parpol parlemen lainnya memilih berada di luar pemerintahan yakni, PDIP, Gerindra dan Hanura.
Seharusnya, kata Syarief, sebagai anggota Setgab membangun kebersamaan demi kepentingan masyarakat. Tapi sikap PKS berbeda dengan menolak rencana kenaikan harga BBM yang sedang diwacanakan pemerintahan SBY-Boediono.
"Kami hargai. Biarkan rakyat menilai. Kami ingin rakyat miskin kita lindungi. Kalau PKS berpandangan lain, kami sesali," kata Syarief yang duduk sebagai Menteri Koperasi dan UKM.
Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini menegaskan siap mendapatkan sanksi dari Sekretariat Gabungan (Setgab) karena PKS sikap berbeda dengan pemerintah terkait rencana menaikkan harga BBM. "Kalau hanya berpihak kepada rakyat, PKS harus menerima risiko, PKS siap," kata Jazuli Juwaini.
PKS, katanya, tidak menentang Setgab Koalisi. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM diputuskan demi kepentingan rakyat. Jazuli menyesalkan sikap Setgab yang terkesan tidak bisa menghargai perbedaan, bahkan terkesan Setgab memaksakan kehendak kepada seluruh partai.
"PKS tidak pernah menantang untuk ditendang, PKS tidak pernah menantang untuk dikeluarkan. PKS menolak kenaikan harga BBM untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya berpihak kepada rakyat ini PKS harus menerima resiko, PKS siap," tuturnya.
Bahkan sejumlah kader dan petinggi PKS telah mendengar kabar partainya akan didepak dari koalisi beberapa hari lalu. Namun kabar itu belum bisa dipercaya karena belum ada surat resmi dari SBY selaku ketua Setgab. (tribunnews/aco/fer/mal)