News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

3.000 Pelajar Sampaikan Aspirasi Mengenai Otonomi Daerah

Penulis: Samuel Febrianto
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sedikitinya 3.000 orang Siswa SMA, sederajat dan Mahasiswa dari 33 Provinsi di Indonesia mengikuti kegiatan Sayembara Nasional Penulisan Otonomi Daerah yang diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Menurut Ketua Umum APKASI Isran Noor dalam keterangan persnya, Minggu (15/6/2013), hal itu menunjukan bahwa para siswa maupun mahasiswa memiliki perhatian, kepedulian dan tanggung jawab moral yang luar biasa terhadap otonomi daerah yang baru dilaksanakan selama 14 tahun di Indonesia.

Perlombaan yang digelar pada tanggal 1 Februari hingga 31 maret 2013 ini diadakan guna mendengarkan aspirasi mengenai otonomi daerah dari para siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

“Rekomendasi maupun pandangan dari karya tulis ilmiah ini akan kami ambil untuk menjadi bahan rujukan dalam implementasi otonomi daerah, karena apa yang mereka tuangkan dalam karya tulis itulah yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan otonomi daerah selama ini,” katanya.

Desentralisasi pemerintahan melalui otonomi daerah, diakuinya telah menuai banyak tanggapan, anggapan, respon dan tantangan dari masyarakat.

Ada yang mengatakan otonomi daerah itu gagal, ada yang mengatakan otonomi daerah itu menyebabkan korupsi dimana-mana, ada yang mengatakan otonomi daerah itu menciptakan raja-raja kecil di daerah-daerah, tetapi ada juga bahwa otonomi daerah itu berhasil sukses dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat kita.

“Otonomi daerah bukan keinginan dari penguasa, namun merupakan tuntutan dari demokrasi dan yang paling penting adalah merupakan merupakan komitmen dan amanah untuk mensejahterakan bangsa ini,” katanya.

Sentralisasi pemerintahan, menurutnya, banyak dinilai oleh masyarakat telah mengakibatkan kebebasan yang tersumbat, dan tidak dapat di nikmati oleh masyarakat daerah. “Tapi dengan adanya otonomi daerah masyarakat di kabupaten kota dan propinsi bebas mentukan arah dan keinginan pembangunan di daerah-daerah mereka, bahkan kini mereka dapat memilih langsung kepala daerahnya, ini adalah salah satu manfaat dan hak asaasi serta hak demokrasi seluruh rakyat demokrasi di setiap daerah, terlepas dari banyaknya permasalahan dan problema di lingkungan sosial, ini adalah salah satu manfaat dari adanya otonomi daerah,” tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini