Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan menolak kenaikan harga BBM. Namun, PKS tetap mempertahankan tiga menterinya di kabinet Indonesia Jilid II.
Hal itupun mendapat tanggapan dari Ketua DPP Demokrat Sutan Bathoegana. Ia mengatakan seluruh anggota koalisi seharusnya mengikuti aturan main yang berlaku.
"Aturan main di Setgab ini atau kita katakan lah setgab itu kan kumpulan partai yang berkoalisi atau koalisi lah. Dalam koalisi ini kan ada code of conduct-nya, ada kesepakatan yang diambil bersama," kata Sutan di Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Sutan menganalogikan partai yang dipimpin Anis Matta itu sedang melakukan lompat indah. Ia memprediksi menteri asal PKS akan dicopot karena melawan kebijakan SBY.
"PKS menurut saya, lompat-lompat indah dia. Kadang-kadang melompat terlalu jauh. Kita capek untuk nunggunya. Hilang lah satu menterinya, iya kan waktu tahun lalu? Dan sekarang, kayaknya lebih parah lagi lompatannya. Bisa saja kejadian seperti yang tahun lalu. Kalau memang mereka tetap, katakan lah melawan kebijakan pemerintah," ungkap Ketua Komisi VII itu.
Sutan mengingatkan bahwa aturan setgab koalisi bahwa partai yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dipersilahkan keluar.
"Partai yang tidak mau ikut mendukung kebijakan pemerintah, dipersilahkan keluar. Kan begitu bahasanya, itu kan dipersilahkan. Kalau mereka tidak keluar, mungkin ada sanksi dari Ketua Setgab ini. Yang ngerasain menteri PKS, kalau PKS senang dikurangin, makanya silakan PKS begitu," tuturnya.