Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari komisi VII, Satya Wira Yudha menegaskan kepada rakyat untuk tidak menyerang DPR. Politisi asal Golkar itu menjelaskan kalau DPR bukan sasaran yang tepat untuk dijadikan aksi demonstrasi.
Satya mengatakan kalau pemerintah yang harusnya didemo. Pasalnya kenaikan harga BBM bersubsidi diputuskan oleh pemerintah yakni melalui kementerian-kementerian terkait.
"Masalah kenaikan harga BBM bersubsidi bukan di kita, tapi di pemerintah," ujar Satya kepada Tribunnews.com, di gedung DPR, Senin (17/6/2013).
Satya menjelaskan kalau pemerintah berhak menaikan harga BBM bersubsidi. Namun Satya mengatakan apakah pemerintah menjamin penuh bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat miskin.
"Bisa saja pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, setelah disana naik (harga BBM bersubsidi), ada jaminan sosial nggak?" jelas Satya.
Anggota Komisi VII dari fraksi golkar menegaskan pasca harga BBM bersubsidi naik, DPR harus siap dengan postur APBN perubahan yang membawa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Jika tidak siap, Satya mempersilakan masyarakat demonstasi ke DPR.
"Kalau tidak jaminan sosial baru buruh kesini," papar Satya.