TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik, LIPI Siti Zuhro, menilai lebay atau berlebihan jika ada kepala daerah yang ikut turun ke jalan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
'Itu sikap lebay. Dalam sistem pemerintahan uliteristik tidak boleh dalam etika pemerintahan, Pemda melawan kebijakan pusat," kata Siti Zuhro dalam "Dialog Kenegaraan" di gedung DPD/DPR RI Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Menurut dia apapun kebijakan pemerintah pusat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintah daerah.
"Dalam sistem pemerintahan uniteristik dengan model desentralisasi seperti ini tetap kebijakan pusat dalam bingkai NKRI," kata dia.
Diakui memang saat terkadang kebijakan pemerintah pusat tidak mendapat perhatian Pemda karena latar belakang partai yang berbeda.
"Kita meminta elite parpol agar dewasa dalam menjalankan mesin partai sampai ke daerah," kata dia.