Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Intimidasi dan pemaksaan relokasi yang dilakukan Pemkab Sampang terhadap pengungsi Syiah di GOR Sampang tidak lebih merupakan premanisme tata kelola urusan publik. SETARA Institute mengecam keras tindakan pemkab Sampang dan mendesak agar penggunaan kekerasan dihindari.
" Ini waktu yang tepat bagi SBY untuk membuktikan pernyataannya yang berkomitmen melindungi kaum minoritas dari segala kekerasan dan diskriminasi, saat menerima Statesman Award di Amerika," tulis Ketua Setara Institute Hendardi dalam pernyataan kepada Tribunnews.com,Kamis (20/6/2013).
Menurut Hendardi, SBY harus memerintahkan Pemkab Sampang untuk menghentikan kekerasan tanpa menunda. SBY harus memanggil Bupati Sampang, Gubernur Jatim untuk dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian menyelesaikan
persoalan pengungsi Syiah.
"Sudah waktunya SBY, melalui Menkopolhukam memimpin langsung penanganan pengungsi Sampang hingga tuntas," tambah Hendardi.
Menurutnya, urusan fundamental semacam ini tidak bisa lagi diserahkan kepada pemerintah daerah. Jika SBY tidak bertindak apapun dalam peristiwa mutakhir ini, maka semua komitmennya di dunia internasional hanyalah pemanis
diplomasi internasional yangg hanya mementingkan diri SBY.