Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta partai lain tidak mencampuri urusan koalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, PKS melakukan kontrak koalisi dengan SBY bukan dengan partai lain.
"Parpol koalisi lain paham lah. Mestinya kalau paham harusnya engga perlu komentar dan mendorong keluar, kalau masih ya syahwat politik mereka engga bisa dibendung lagi," kata Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6/2013).
Mahfudz mengatakan hingga kini belum ada komunikasi langsung dari SBY mengenai konsekuensi politik yang dilakukan PKS. Diketahui, PKS berseberangan dengan koalisi pemerintahan dengan menolak kenaikan harga BBM.
"Posisi PKS masih (di koalisi). Tetap menunggu. Tapi di bawah PKS tetap bekerja termasuk membantu masyarakat imbas BBM," tuturnya.
Ketua Komisi I itu menegaskan PKS tidak pernah mendesak atau meminta keluar dari koalisi. PKS, kata Mahfudz, sadar sedari awal terhadap konsekuensi politik yang diterima.
"Desakan partai lain khususnya di Koalisi itu kan bukan hanya terjadi paripurna kenaikan harga BBM. Sebelum itu sudah muncul desakan. Wajarlah mungkin mereka ppunya kepentingan politik. Mereka punya kesempatan mengisi kursi itu (kursi menteri)," tuturnya.