Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemenuhan hak warga dalam Pemilihan Umum 2014 sedikit berubah.
Salah satu perubahan ada pada pencentangan kertas suara, yang pada Pemilu 2009 digunakan, tak akan dipakai lagi pada Pemilu 2014, dan dikembalikan lewat pencoblosan.
"Pemberian hak suara tidak lagi dilakukan dengan cara mencentang, tapi kembali dengan cara mencoblos," ujar komisioner KPU Ida Budhiati dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (27/6/2013) malam.
Sigit Pamungkas, komisioner KPU lainnya menambahkan, sosialisai yang perlu dan penting bagi masyarakat atau pemilih, adalah datang menggunakan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurut Sigit, pemilih diminta tak hanya datang ke TPS, tapi harus mengetahui betul kenapa mereka mendatangi TPS. Karena, partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.
Karena itu, pemilih juga harus memahami dan mengerti betul kualitas calon yang mewakili mereka di kedewanan. Kualitas penyelenggaraan negara, sangat ditentukan kualitas para pemimpin yang dipilih oleh masyarakat lewat pemilu.
Untuk meningkatkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, tutur Sigit, dalam waktu dekat KPU juga akan melaunching relawan demokrasi sehat. Mereka berasal dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen sama dengan KPU, untuk mewujudkan pemilu lebih baik.
"Mereka akan menjadi agen sosialisasi KPU di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.
Kepada peserta pemilu yakni partai politik, calon anggota legislatif, dan pemangku kepentingan lain seperti masyarakat, pemerintah, swasta, pegiat pemilu, pemantau, serta organisasi kemasyarakatan, diminta menciptakan suasana kondusif dalam penyelenggaraan semua tahapan pemilu.
"Mari sama-sama kita ciptakan suasana yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas pada Pemilu 2014," ajak Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Husni mengajak peserta pemilu mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilu. KPU mengajak semua elemen bersama mencegah kecurangan, menjauhi politik transaksional, serta intimidasi dan kekerasan.
"Kita buktikan bahwa kita semua mampu menghadirkan pemilu yang aman, damai, lancar, dan berkualitas," tuturnya.
Husni juga mengingatkan penyelenggara pemilu di semua tingkatan, provinsi dan kabupaten/kota, untuk menjaga integritas dan netralitasnya. Karena, komitmen mereka untuk penyelenggaraan pemilu jujur dan adil, akan menutup ruang bagi peserta pemilu yang berbuat curang. (*)