Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengaku mengalami sejumlah kendala dalam mendata daftar pemilih, mendapat masukan dari politisi Partai Demokrat Hayono Isman.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, meminta KPU menuntaskan data daftar pemilih, karena itu menyangkut legitimasi keterpilihan wakil rakyat sebagai anggota dewan.
"Tentunya kami punya keinginan ideal, bahwa anggota dewan diplih secara paripurna oleh pemilih. Makanya, daftar pemilih harus tuntas karena menyangkut legitimasi anggota dewan," ujar Hayono di Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Menurut Hayono, jika daftar pemilih sementara (DPS) yang saat ini dipublikasikan KPU belum rampung, maka harus segera diselesaikan ketika ditingkatkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
"Masalahnya, kalau DPT tidak benar, maka merusak legitimasi anggota dewan. Namun, ini wilayah KPU untuk menuntaskannya, dan kami serahkan sepenuhnya kepada mereka," tutur Hayono.
Terhitung Kamis (11/7/2013), KPU sudah memublikasikan DPS kepada masyarakat, dan bisa diakses di kelurahan atau desa masing-masing. KPU meminta masyarakat aktif mengecek namanya, apakah sudah terdaftar atau belum.
Terpisah, komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, DPS sudah disebar oleh petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke kelurahan atau desa.
Ferry menambahkan, setelah DPS diumumkan ke publik, KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan. Warga yang tidak tercantum namanya di DPS, diminta melapor ke RT/RW untuk disampaikan ke PPS.
"Kami berharap masyarakat dapat memberi tanggapan terkait DPS. Misalnya ada yang meninggal atau namanya tidak tercantum, dan sebagainya," papar Ferry, sambil menambahkan, tanggapan bisa disampaikan ke RT/RW di masing-masing kelurahan.
Sementara, pengumuman DPS di laman KPU, www.kpu.go.id, lanjut Ferry, dilakukan pada 15 Juli 2013. DCS merupakan hasil pemutahiran DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang dicocokkan dengan data di lapangan.
Hasil tanggapan masyarakat yang masuk, akan kembali diverifikasi KPU, dan mengompilasi data dari seluruh KPUD pada 13 Juli. Lantas, hasil perbaikan DCS akan diumumkan kembali pada 15 Agustus, di laman resmi KPU. (*)