Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menilai bahwa pengambilan kekuasaan hasil proses pemilu demokratis di Mesir hasilkan kekacauan baru. Hal itu menjadi contoh buruk bagi demokratisasi yang sedang berkembang di kawasan Arab.
"Apalagi pengambil-alihan kekuasaan tersebut melibatkan militer. Militer dalam praktek demokrasi di dunia seharusnya menjadi kekuatan yg mengambil jarak dari konflik politik," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat, Jumat (19/7/2013).
Menurut Mahfudz, kekuasaan baru yang dipaksakan di Mesir tidak menunjukkan titik-terang solusi damai yang demokratis. Kekuatan-kekuatan politik yang sebelumnya menentang pemerintahan sah sekarang terpecah-belah.
"Ide pemilu yang dipercepat pun ditentang banyak pihak. Satu-satunya jalan keluar adalah mengembalikan kekuasaan sah yang telah dirampas paksa, dan semua kekuatan politik duduk bersama demi kepentingan Rakyat Mesir," katanya.
Jika tidak, kata Politisi PKS, kekacauan politik di Mesir bisa menular ke negara-negara demokratis baru di sekitarnya. Indonesia harus mengambil peran terhadap krisis politik Mesir. "Karena selama ini pengalaman dan praktek demokrasi di Indonesia sering dijadikan rujukan oleh negara-negara yang sedang mengalami "arab spring"," ungkapnya.