Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) disesalkan banyak pihak, terutama partai peserta Pemilu 2014.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, turut menyesalkan keputusan tersebut. Hidayat menilai, KPU tidak perlu kerja sama dengan Lemsaneg, jika mengoptimalkan potensi yang ada.
"Seharusnya KPU bisa menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, termasuk pengamanan data," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10/2013).
Hidayat mengungkapkan, KPU membuat masalah baru dengan melakukan kerja sama itu. Padahal, seharusnya KPU lebih fokus pada masalah akurasi data pemilih, di mana data yang dimiliki KPU berbeda dengan Kementerian Dalam Negeri.
"KPU jangan menambah keruwetan. Selesaikan masalah satu-satu, agar KPU bisa melaksanakan pemilu dengan baik," ujarnya.
Menurut Hidayat, terdapat masalah lain yang belum diselesaikan KPU, yakni angka golput yang masih tinggi.
"Angka 5 juta itu besar loh," ucap anggota Komisi VIII DPR.
Sehingga, PKS berharap KPU mengoreksi kerja sama dengan Lemsaneg.
"Biar Lemsaneg bekerja sesuai job deskripsinya. Kami juga tidak mau negara dicurigai hanya karena KPU bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara," tuturnya.
Sementara, PDI perjuangan memertanyakan kerja sama itu. Partai berlambang banteng ingin KPU dan Lemsaneg menjelaskan, seperti apa bentuk kerja sama di antara mereka.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo, jangan sampai akibat kerja sama ini, KPU justru menjadi alat Lemsaneg.
"Memang istilahnya untuk mem-protect data KPU. Tapi, Lemsaneg itu bagian dari intelijen negara," papar Tjahjo
Tjathjo memertanyakan, kerja sama KPU dengan Lemsaneg adalah bagian dari permainan intelijen, atau hanya sekadar pengamanan.
Jika Lemsaneg bisa memertanggungjawabkan tugas-tugasnya dalam kerja sama ini, memang lebih baik KPU menggunakan Lemsaneg daripada lembaga lain. Tapi, kerja sama ini perlu diawasi.
"Yang bisa mengawasi itu hanya DPR. Fraksi kami akan mencoba temukan dulu anggota Komisi I dan II untuk membuka kembli MoU-nya. Jangan sampai ini dikendalikan faktor x. Biar semua partai juga mencermati," bebernya. (*)