Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis kesetaraan hak wanita, Chusnul Mariyah menilai selama ini bangsa Indonesia telah melupakan perjuangan reformasi. Menurutnya, pada tahun 1998 bangsa Indonesia mengkampanyekan aksi berantas dan mengutuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), zaman orde baru.
Menurut Chusnul, Indonesia saat ini hanya terfokus pada pemberantasan korupsi dan melupakan dua faktor lain yakni kolusi dan nepotisme.
"Setelah 15 tahun reformasi, kolusi dan nepotisme tidak pernah dibahas. Semua terpaku pada pemberantasan korupsi, padahal kolusi dan nepotisme cikal bakal kepada korupsi," ujar Chusnul dalam dialog Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bertema Dinasti Versus Meritokrasi Politik, di Rumah Pergerakan di Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2013).
Dosen Universitas Indonesia tersebut menegaskan, praktik kolusi dan nepotisme kini terlihat dalam proses rekuitmen partai politik. Proses tersebut dinilai tidak lagi ideologis namun berdasar pada kekeluargaan.
"Proses rekuitmen tidak ideologis, tidak berdasar kepada kemampuan dan prestasi orang, namun kepada kekeluargaan. Proses kaderisasi pada orang yang tidak berkemampuan," jelasnya.
Untuk itu dirinya berpendapat, partai politik harus membentuk internal meritokasi partai. Pasalnya, partai politik merupakan pondasi pertama untuk membangun demokrasi bangsa.
"Kalau dengan proses rekuitmen partai sudah dengan proses dinasti, kerajaan, itu akan terbentuk kekuasaan absolut dan akan membentuk korupsi besar-besaran," kata Chusnul.