Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Masyarakat Pemantau Pemilu, Agus Sudibyo, menilai, konflik Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri menyoal daftar pemilih tak ber-NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan meruntuhkan legitimasi pemilu itu sendiri.
"Konflik KPU dan Kemendagri sudah lama. Kita semua tersandera dan memberi dampak sangat serius. Dampak vulgarnya silang pendapat KPU dan Kemendagri bersifat delegitimatif terhadap pemilu," ujar Agus dalam press gathering di Cisarua, Bogor, Minggu (3/11/2013).
Menurut Agus, jika terus berlanjut, moral publik pun akan turun, dan dengan sendirinya mengurangi kepercayaan untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung Pemilu 2014. Karena mereka semakin yakin buat apa memilih selama proses pemilunya penuh konflik.
Ketika moral publik ikut menurun menyikapi konflik penyelenggara pemilu dan pemerintah, efek turunannya angka pemilih golongan putih, atau tidak menggunakan hak pilihnya semakin meningkat, dan mengulang masalah sebelumnya.
"Meningkatnya angka golput dengan alasan mereka tidak bisa berpartisipasi selama tidak terdaftar sebagai pemilih. Ditambah, wacana media dalam dua minggu lebih menyoroti dimensi konflik Kemendagri dan KPU, bukan DPT itu sendiri," tambahnya.
Saat ini ada 10.4 juta pemilih belum memiliki NIK. KPU meminta Kemendagri memberikan NIK karena mereka berhak jadi pemilih. Sebaliknya, Kemendagri tidak bisa memberikan NIK karena harus memvalidasi bahwa mereka betul ada sampai penetapan DPT yang rencananya 4 November 2013.