Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berjanji akan memeriksa dan menelusuri seluruh sistem jaringan mereka terkait penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap pejabat Indonesia termasuk Presiden SBY.
Direktur Network Telkomsel, Abdus Somad Arif, mengatakan akan tetap memeriksanya walau meyakini tidak ada 'mata-mata' asing di Telkomsel sebagai penyuplai data intelijen asing.
"Walaupun kita sudah yakini semua proses dan standar yang berlaku sudah kita lakukan dengan baik, semua standar sudah kita yakini kita ikuti ditambah standar yang lain. Contoh security, Telkomsel sudah lakukan sertifikat ISO sejak tiga tahun lalu dan setiap tahun kita perbaharui," ujar Arif saat memberikan keterangan pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (21/11/2013).
Terkait penyusup tersebut, Arif menegaskan bahwa tidak ada di Telkomsel. Menurut dia, Telkomsel hanya menjalin kerja sama dengan lima lembaga di Indonesia sesuai perintah undang-undang. Kelima lembaga tersebut adalah Polri, KPK, Kejaksaan, BIN dan BNN.
"Secara prosedural saya bisa katakan tidak ada (penyusup) karena yang kita berikan dalam konteks penyadapan ini semua yang sesuai dengan aturan yang boleh lakukan intercept hanya penegak hukum. Ada lima. Itu juga melalui kontrak yang formal semua," ujar Arif.
Arif sendiri menyanggupi dan menyambut waktu batas akhir selama sepekan yang diberikan Kemenkominfo untuk menjalankan tujuh instruksi menteri untuk mendalami masalah penyadapan tersebut.
"Pada intinya sebetulnya sepakat dengan pak menteri untuk diberi waktu satu minggu untuk meneliti lagi ke dalam sesuai tugas tujuh poin ini. Apa yang akan dialkukan dan apa posisi sekarang saya kira masih belum bisa kita jawab. Jadi akan kami lakukan pendalaman," ujar Arif.
Sebelumnya, Harian The Guardian di Australia edisi Senin lalu menyebutkan ada empat operator telepon di Indonesia penyedia jaringan 3G yang disebut dalam laporan sadapan itu, yakni Excelcomindo, Telkomsel, Indosat dan Hutchison 3G.
Dalam pemberitaan Guardian tersebut, disebutkan perlunya memperolah informasi dari perusahaan telekomunikasi baik secara sukarela maupun di bawah tekanan.