Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR meminta surat balasan Perdana Menteri Australia Tony Abbott kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibuka ke publik. Surat tersebut terkait kasus penyadapan yang dilakukan Australia
"Karena ini sudah menjadi ranah publik, dan publik bereaksi, sebagai bagian dari negara. Maka adalah menjadi tidak etis, saya membalas pernyataan Julian kalau kemudian, tidak dibuka kepada publik," kata Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Menurut Hasanuddin tidak perlu pihak istana membacakan isi surat tetapi pada substansinya saja. Sebab publik perlu mengetahui balasan surat itu.
"Tapi substansinya harus dijelaskan kepada publik. Tidak persis. Tapi sampaikan," katanya.
Ia mengatakan publik perlu mengetahui sikap PM Australia terhadap penyadapan tersebut. Kemudian bagaimana sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas surat tersebut.
Sebab, kalau surat tersebut tidak dibuka, Hasanuddin mengatakan masyarakat hanya akan menebak sikap Australia.
"Yang lebih parah, Pak SBY bisa jadi sasaran fitnah oleh rakyat. Bisa jadi ada cerita soal apa-apa. Jadi tidak bagus. Enggak akan selesai masalahnya," ujarnya.