Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membeberkan rincian dana Rp 3,59 triliun untuk dana Pengamanan Pemilu 2014.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar memaparkan bahwa dana yang besar tersebut dirinci untuk beberapa kali pengamanan dari mulai Pemilu Legislatif (Pileg) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) Putaran ke dua.
"Pengamanan Pileg di hari pemungutan suara yang diawali kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara, penghitungan, penetapan hasil pemilu, penetapan jumlah kursi, dan calon terpilih, serta pengucapan sumpah janji. Dari rekapitulasi anggaran pengaman Pileg saja terkait pengerahan kekuatan jumlahnya di seluruh Indonesia, Polda dan Polres Rp 1.286.692.000.000 (Rp 1,28 triliun)," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2013).
Kemudian pada tahapan Pilpres, direncanakan pengamanan yang dilakukan Polri dipersiapkan sampai dua putaran. Apabila ternyata pelaksaan satu putaran, kelebihan anggaran akan kembali ke kas negara dan tidak dapat dicairkan oleh Polri.
Tapi apabila terjadi dua putaran, anggaran sudah tersedia dan dapat dicairkan sesuai tahapan yang ditetapkan KPU.
Tahapan Pilpres tentu ada beberapa kegiatan pengamanan mulai dari pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), penetapan pasangan Capres dan Cawapres, masa kampanye putaran pertama, masa tenang putaran pertama, dan pemungutan suara putaran pertama, penghitungan dan penetapan suara terpilih putaran pertama, penetapan, dan pengumuman Pilpres putaran pertama.
Bila diasumsikan terjadi dua putaran maka akan ada pelaksanaan kembali kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan suara terpilih putaran ke dua, penetapan, dan pengumuman Pilpres, sampai akhirnya pelantikan presiden dan wakil presiden, dan tahapan akhir operasi ini adalah konsolidasi.
"Itu lazim dilakukan setelah operasi. Total rekapitulasi biaya pengamanan pemilihan Pilpres Rp 1.146.000.000.000 (Rp 1,146 triliun)," ungkapnya.
Beberapa anggaran yang menonjol terkait biaya pada masa operasi 136 hari pengamanan Pemilu 2014 memang tidak terus menerus, tetapi ada jeda sesuai dengan penetapan jadwal Pemilu dari KPU. Dari hal tersebut, anggaran yang menonjol diantaranya terkait dukungan bahan bakar minyak seluruh Indonesia sampai ke Polres-Polres dimana dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai kegiatan yang tersusun sesuai jadwal dari KPU.
"Untuk penyiapan BBM untuk kendaraan operasional polda sampai polsek di seluruh Indonesia butuh Rp 597,98 miliar," ungkapnya.
Dukungan BBM untuk Satuan Kerja Mabes Polri termasuk BKO misalnnya harus mengirim anggota Brimob atau fungsi lain ke daerah-daerah, karena kekuatan Mabes Polri mendukung kegiatan pengamanan di daerah-daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pergeseran di daerah jumlahnya mencapai Rp 75,099 miliar
Selain itu, kegiatan pendukung misalnya pengamanan aspek kesehatan, dukungan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi operasional, tidak hanya di Mabes Polri tapi juga di Polda, tetap perlu dukungan anggaran supaya koordinasi berjalan baik, termasuk pembentukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang merupakan sarana koordinasi antara aparat penegak hukum penyidik, Bawaslu, Panwaslu, dan kejaksaan dalam menyelesaikan berbagai tindak pidana pelanggaran Pemilu.
"Berkaitan dengan hal-hal ini ada beberapa anggaran yang disiapkan, termasuk dengan penyiapan beberapa rumah sakit apabila harus menghadapi keadaan emergency dimana membutuhkan pertolongan atas kondisi petugas di lapangan. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang didukung penganggaran termasuk pengoperasian polisi udara dari helikopter yang ada di Mabes Polri karena akan ada pergeseran pesawat udara untuk ditempatkan di tempat-tempat yang dinilai diperlukan BKO Polisi Udara," beber Boy.
Hingga saat ini, anggaran tersebut belum cair sampai hingga saat. Dikatakan Boy anggaran Rp 3,5 triliun itu pengamanan Pemilu Legislatif dan Pilpres, dukungan kepada pelaksanaan Rakor untuk pengamanan, pembuatan posko, koordinasi, dan gelar pasukan seluruh indonesia.
"Ini anggaran di luar rutin tahunan, ini pos anggaran khusus untuk operasi kepolisian. Diajukan tersendiri, terpisah," katanya.