Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah enam tahun buron, akhirnya Anggoro Widjojo tertangkap kepolisian China di kota Zhenzhen pada Rabu (29/1/2014) petang. KPK menetapkan Anggoro sebagai tersangka kasus suap dalam proyek Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan, sejak 19 Juni 2009.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Anggoro memalsukan dokumen seperti paspor dan berpindah-pindah negara sebelum akhirnya tertangkap di Zhenzhen. Dia pun sempat dikabarkan menetap di Singapura. Belakangan, Anggodo disebut menghilang dari Singapura dan pergi ke Hongkong.
Tempat-tempat yang pernah ditinggali oleh Anggoro selama pelariannya, yakni Singapura, Hongkong, dan beberapa kota di China. Anggoro sempat bolak-balik Hongkong-Zhenzhen sebelum akhirnya tertangkap kepolisian setempat.
Karena tahu kakak kandung Anggodo ini terbilang 'licin' karena beberapa kali gagal ditangkap, kepolisian mengatur strategi dengan menunggu Anggoro datang dari Hongkong. Selanjutnya, kepolisian setempat menghubungi pihak KPK dan memberitahukan posisi Anggoro berada di Zhenzhen, China.
Setelah berkoordinasi dengan pihak KPK, kepolisian setempat melakukan penangkapan terhadap Anggoro saat tengah jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan di Zhenzhen pada Rabu (29/1/2014) sore waktu setempat.
Dari Zhenzhen, kepolisian setempat membawa Anggoro ke kota Guangzho untuk dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen imigrasi, seperti paspor.
Kota Guangzhou dipilih karena kota itu terdapat KBRI. Ia pun tak mengelak saat diperiksa dokumen imigrasinya di Ghuangzou, ternyata identitasnya palsu. Nama yang digunakannya pun palsu.
Pihak imigrasi dan penyidik KPK pun datang dan langsung memberangkatkan Anggoro dari Guangzhou ke Indonesia pada Kamis (30/1/2014) pukul 16.00 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia.
Diperkirakan, Anggoro tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cangkareng, pada malam ini. "Diperkirakan Anggoro tiba pukul 22.00 atau 23.00 WIB. Penyidik KPK yang ke sana empat sampai lima orang," ujar juru bicara KPK, Johan Budi.