Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memastikan pemerintah Indonesia tidak akan mengubah panamaan KRI Usman Harun, kendati pemerintah Singapura melayangkan protes. Bagi Indonesia, protes pemerintah Singapura cukup dicatat sebagai bentuk keprihatinan belaka.
"Kenapa harus seperti itu (diganti)? Kita cukup mencatat keprihatinan dari pemerintah Singapura. Saya rasa demikian," kata Marty saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2014) kemarin.
Marty menjelaskan, protes dari Singapura mengenai rencana penamaan KRI Usman Harun secara informal telah ia terima. Protes itu juga sudah diteruskan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Kepada Pemerintah Singapura, Marty menyampaikan bahwa Indonesia mencatat keprihatinan itu.
"Saya sampaikan semata kepada pihak Singapura, kita mencatat keprihatinan tersebut dan saya kira masalah ini sudah selesai," katanya.
Sebelumnya, Djoko mengatakan, pemerintah Singapura tak boleh melakukan intervensi penamaan penamaan KRI. Pemerintah Indonesia memiliki tatanan, aturan, prosedur dan kriteria penilaian sendiri untuk menentukan seseorang mendapat kehormatan sebagai pahlawan.
"Bahwa ada persepsi yang berbeda terhadap policy pemerintah RI oleh negara lain (Singapura), tidak boleh menjadikan kita surut dan gamang untuk tetap melanjutkan policy itu dan memberlakukannya," kata Djoko.
Seperti diberitakan, TNI AL akan menerima tiga kapal kelas fregat ringan jenis Nakhoda Ragam pada tahun 2014. Kapal yang sudah dilengkapi dengan persenjataan terbaru buatan Inggris ini awalnya dipesan Brunei, tetapi dibatalkan.
Kapal pertama yang datang, Juni mendatang, akan diberi nama KRI Bung Tomo. Kapal kedua dan ketiga yang datang berikutnya akan diberi nama KRI John Lie dan KRI Usman Harun. Penamaan ketiga kapal itu untuk mengenang jasa Bung Tomo, John Lie, dan Usman Harun bagi bangsa Indonesia.
Usman Harun adalah anggota Komando Korps Operasi (KKO) yang sekarang dikenal sebagai Korps Marinir TNI AL. Usman dan Harun adalah anggota pasukan khusus yang menyusup ke Singapura semasa Konfrontasi Ganyang Malaysia (1963-1966). Usman dan Harun digantung Pemerintah Singapura setelah berhasil meledakkan Mac Donald House di Singapura.
Seperti dikutip dari Kontan.co.id, setelah pemberitaan media massa Indonesia mengenai penamaan KRI Usman Harun, Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam, menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.
Menurut Shanmugam, penamaan ini akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada tahun 1965 lalu.