Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontroversi mengenai dana saksi yang berasal dari APBN juga mendapat tanggapan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Namun PKPI merasa tahu diri dalam posisinya saat ini yang bukan termasuk partai besar.
Menurut Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, pihaknya menunggu sikap terakhir dari pemerintah mengenai dana saksi. Ia pun mengakui sebagai partai kecil, tak bisa membiayai honor saksi.
"Partai kecil seperti kita kan enggak biasa biayai. Kalau tidak ada saksi, pemilu bisa tinggi dibajak suaranya," kata Sutiyoso di Oasis Amir Hotel, Jumat (14/2/2014).
"Kita enggak mampu bayar saksi, jadi kita ada Kader Ujung Tombak (KUT). Kepengurusan yang paling tombak di tingkat RT/RW. Pengawasan sampai RT/RW. Kita enggak bayar, orang dia kader," tambahnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode tersebut juga menilai wajar jika Bawaslu menolak adanya dana saksi. "Begitu banyak tekanan, ya nolak. Tinggal pengawasan bagaimana supaya bisa sampai sasaran, tidak ada manipulasi," katanya.