Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Negarawan Center memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada tokoh bangsa, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang memberikan kepercayaan kepada Joko Widodo atau Jokowi untuk maju sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.
Apresiasi atas sikap kenegarawanan Megawati itu dikemukakan Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi, menanggapi pengumuman pencapresan Jokowi melalui surat perintah harian Ketua umum PDIP Megawati.
"Sikap negarawan Megawati yang memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada tokoh muda Jokowi akan dicatat dalam tinta emas sejarah Indonesia," ujar Johan O Silalahi, di Jakarta, Jumat (14/3/2014).
Surat perintah harian ini dibacakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat. Melalui surat perintah harian, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia yang memiliki mata keadilan dan kejujuran untuk mendukung kadernya, Joko "Jokowi" Widodo, sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
Menurut Johan, Megawati merupakan seorang negarawan yang memegang teguh ideologi bangsa. “Sejarah akan mencatat, akhirnya bangsa Indonesia mengetahui bagaimana kebesaran jiwa Megawati Soekarnoputri, sosok Ibu bangsa yang lugas sikapnya dan teguh pendiriannya, untuk mendukung Jokowi.
“Dukungan kepada Jokowi itu nantinya akan genap atau lengkap ketika Megawati merestui pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla. Karena duet ini akan menjadi pemimpin Indonesia baru,” ujar Johan, sambil menambahkan Megawati Soekarnoputri bersama duet Jokowi-Jusuf Kalla, berada didepan memimpin bangsa dan negara.
Menurut Johan, kehadiran dan peran sentral Megawati Soekarnoputri sang Ibu bangsa masih sangat dibutuhkan untuk memperkuat duet pemimpin Indonesia baru Jokowi-Jusuf Kalla, dalam menyelamatkan masa depan bangsa dan negara.
Postur negarawan seorang Megawati Soekarnoputri akan selalu mengingat ajaran "Jas Merah" dari ayahanda tercinta, Bung Karno sang Proklamator. Kematangan dan kedewasaan berpolitik sang ideolog Megawati Soekarnoputri telah merekam dengan baik "tsunami politik" yang dialami SBY bersama Boediono.