Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, yang juga bakal calon presiden dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi), harus berani mengakui kesalahannya selama memimpin Ibu Kota.
Mengakui kesalahan, menurut Emrus, salah satu bukti dan tolok ukur jika Jokowi ingin disebut negarawan. Ia menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch yang menyebutkan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Jokowi tidak tepat sasaran, serta pembelian bus transjakarta tak beres.
"Sejauh itu base on data dan fakta harusnya akui saja. Jokowi harus berani mengakui kesalahannya, itulah leadership dan negarawan," kata Emrus, saat dihubungi, Senin (31/3/2014) malam.
Menurut Emrus, wajar jika ada pihak yang mengungkapkan kelemahan Jokowi. Emrus juga meminta publik tak menutup mata terhadap hasil kerja Jokowi selama memimpin Ibu Kota lebih dari setahun ini. Ia berharap, kecintaan publik kepada Jokowi tak lantas harus membuatnya bersih dari kritik.
"Elektabilitas dan popularitas Jokowi tinggi, tapi dia manusia juga yang enggak sempurna. Kalau ada fakta, akui saja kesalahannya dan jangan seperti kebakaran jenggot," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Indonesian Coruption Watch (ICW) menemukan hampir seperlima penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Jokowi tidak tepat sasaran. ICW menilai hal ini terjadi karena pemberian KJP tidak sesuai dengan kriteria penerima KJP sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis. Dari total 405.000 penerima KJP tahun 2013, yang meleset sebanyak 19,4 persen.
Temuan ICW ini melalui pemantauan KJP pada tahun 2013 dengan metode citizen report cards (CRC). Pemantauan dilaksanakan mulai 3 Februari hingga 17 Maret 2014 dengan jumlah responden 650 orang. Adapun margin of error sekitar 4-5 persen dan tingkat kebenaran 95 persen.