Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra masih menggangap koalisi dengan PPP dan dukungan pencapresan Prabowo Subianto masih berlaku kendati partai berlambang Ka'bah itu mengalami gejolak di internal hingga keluar keputusan pembatalan koalisi.
Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi menyatakan komunikasi dengan Suryadharma Ali terus dilakukan menyusul koalisi yang telah disepakati pada Jumat (18/4/2014). Bahkan, rencananya Suhardi dan Suryadharma Ali akan mengunjungi sesepuh PPP pada Minggu (20/4/2014) besok.
"Kalau komunikasi lain antara Prabowo dan Suryadharma setelah kemarin itu saya tidak tahu. Tapi, saya dan beliau berencana akan keliling ke pondok pesantren, ke sesepuh PPP, KH Zubair di Rembang, besok pagi," ujar Suhardi saat berbincang dengan Tribunnews.com, Sabtu (19/4/2014) malam.
Diberitakan, PPP dengan 'motor' Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi dan Sekjen M Romahurmuziy 'terpaksa' menggelar Rapat Pimpinan Nasional di kantor PPP, Jakarta, pada Sabtu (19/4/2014) malam, karena adanya manuver politik Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, yang hadir di kampanye Pileg Partai Gerindra, memecat sejumlah pengurus dan secara pihak melakukan Rapat Pengurus Harian (RPH) yang memutuskan koalisi ke Partai Gerindra dan dukungan pencapresan Prabowo Subianto.
Hasil Rapat Pengurus Harian (RPH) yang dipimpin oleh Romahurmuziy memutuskan, bahwa langkah-langkah politik yang dilakukan oleh ketua umum partainya itu melanggar AD/ART dan sejumlah keputusan partai.
Ada dua agenda utama yang akan dibahas dalam Rapimnas, yakni evaluasi hasil Pileg dan evaluasi konflik internal partai.
Untuk agenda evaluasi atas konflik internal partai terkait manuver politik Suryadharma Ali akan dibicarakan tentang penyelesaian konflik tersebut secara damai atau islah.
Dalam forum rapimnas tersebut, lanjut Romi, Suryadharma Ali, akan diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah manuver politik yang dilakukannya. Selanjutnya, para peserta rapat akan memberikan pandangannya masing-masing, termasuk menolak klarifikasi orang nomor 1 PPP itu.
Namun, karena Suryadharma Ali tidak hadir, maka dia tidak mendapat kesempatan memberikan klarifikasi atas sejumlah tuduhan pelanggaran yang dilakukannya.