Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati meminta pergantian KSAD dari Jenderal Budiman kepada Letjen Gatot Gatot Nurmantyo tidak dipolitisasi. Apalagi terkait dengan proses pemilihan presiden.
"Sebaiknya pergantian ini tak dipolitisir ditambahi bumbu isu terkait Pilpres," kata wanita yang akrab dipanggil Nuning itu kepada Tribunnews.com, Minggu (27/7/2014).
Nuning mengakui pergantian
KSAD yang nampak mendadak mengundang banyak pertanyaan. Ia menjelaskan sesungguhnya bila dillihat dari hukum ketatanegaraan apa yang diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah lakukan tepat.
"Mengapa keputusan itu diambil tanggal 21 Juli karena tanggl 22 juli KPU kan sudah akan mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka Presiden incumbent dilarang mengambil keputusan yang bersifat strategis dan koordinasi diantara tanggal 22 Juli- 19 Oktober 2014," katanya.
Justru, kata Nuning, dengan adanya pergantian KSAD dilakukan tanggal 21 Juli, Jendral Budiman berada pada posisi yang terhormat. "Jelas beliau dimata Presiden SBY adalah perwira terbaik dijajarannya dan digantikan bukan dicopot karena suatu masalah," kata Politisi Hanura itu.
Nuning mengatakan bila Presiden SBY mengganti KSAD menunggu waktu pensiun Jendral Budiman tanggal 25 September 2014 justru akan menyalahi ketatanegaraan dan kelaziman suatu pengangkatan pejabat tinggi.
Sebelumnya, Jenderal Budiman tak menghadiri pelantikan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo di Istana Negara, Jumat (25/7/2014) pagi. Setelah pelantikan tersebut, Budiman ditempatkan sebagai perwira tinggi di Mabes TNI hingga waktu pensiunnya pada September 2014.
Pelantikan KSAD baru ini sempat menimbulkan tanda tanya publik lantaran dilakukan setelah Pilpres 2014, dan masa pensiun Jenderal Budiman yang jatuh pada Bulan September 2014.