TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Rini M.Soemarno, Kepala Staf Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengkaji efektifitas menteri yang memiliki jabatan di partai.
Kepada wartawan di Rumah Transisi, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014), Rini mengatakan wacana yang dilontarkan Jokowi soal menterinya harus mencopot jabatan partai, hanya bisa direalisasikan oleh Jokowi sendiri.
Tim Transisi menurutnya fokus melakukan pengkajian-pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia, termasuk yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi - JK.
"Misalnya permasalahan kesehatan, apa saja, dan apa opsi solusinya," katanya.
Hasil kajian tersebut akan direkomendasikan ke Jokowi. Namun ia mengakui Jokowi akan menentukan menteri-menterinya berdasarkan rekomendasi tersebut. Namun Rini menegaskan pihaknya tidak sampai merekomendasikan nama, apalagi sampai merekomendasikan kebijakan menteri harus melepas jabatan partai.
"Tidak sampai sana, kita hanya memberikan opsi dan solusinya," terang Rini.
Wacana Jokowi itu antara lain mendapat protes dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang merupakan salah satu partai pendukung Jokowi - JK. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang kini masih menjabat Menteri Tenagara Kerja dan Transprotasi (Menakertrans), merupakan salah satu kandidat menteri di kabinet Jokowi - JK. (NURMULIA REKSO PURNOMO).
Rini Akui Tim Transisi Tidak Membahas Dualisme Menteri
Editor: Sugiyarto
AA
Text Sizes
Medium
Large
Larger