Zainal Sebut JK Masih Bisa Mencalonkan Diri Sebagai Ketua Umum Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Partai Golkar, Mayjend (purn) TNI AD, Suhardiman, berharap Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar dapat digelar secepatnya, sehingga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical yang sudah hampir lima tahun menjabat dapat segera dilengserkan.

Kepada wartawan di kediamannya, di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2014), Suhardiman mengatakan bahwa ia sudah melihat ada sejumlah kader Partai Golkar yang berpotensi untuk dipilih sebagai pengganti Ical. Namun ia enggan menyebutkan namanya.

"Kalau disebutkan sekarang ya nggak lucu dong," kata dia dengan nada bercanda.

Kriteria yang ia maksud antara lain sang kandidat pengganti Ical seharusnya adalah kader Partai Golkar yang memahami betul permasalahan-permasalahan yang melanda partai, pernah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan berpengalaman memimpin di pemerintah pusat.

Wakil Presiden terpilih yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), adalah salah satu kader yang memiliki kriteria terebut. Namun Suhardiman enggan mengkonfirmasi nama kandidat ketua umum yang menurutnya pantas.

Ketua Kordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, dalam kesempatan yang sama mengatakan JK karena masih tercatat sebagai kader partai, maka memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, meskipun pada 2004 - 2009 JK sempat menjabat posisi yang sama.

Pasangan Joko Widodo (Jokowi) - JK mengikuti pemilihan presiden (pilpres) 2014 dengan diusung sejumlah partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Kata Zainal jika JK hendak kembali mencalonkan diri sebagai ketua partai, maka hal tersebut haruslah dibicarakan dengan partai-partai pendukung Jokowi - JK.

"Sebagai kader bisa (maju), tapi apakah posisi politiknya memungkinkan, kita tidak tahu. JK juga harus membcarakan hal itu dengan (Presiden terpilih) Jokowi," tandasnya. (NURMULIA REKSO PURNOMO).