Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hebohnya warga saat bertemu Joko Widodo untuk berjabat tangan atau sekedar berfoto kini tak lagi dapat dilakukan sembarang orang. Sang presiden terpilih itu mulai dikawal Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) mulai hari ini, Jumat 22 Agustus 2014.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai NasDem meminta agar anggota Paspampres yang menempel pada Jokowi, tak terlalu membatasi interaksi Jokowi dengan rakyat.
"Memang enggak bisa dihindarkan itu, memang protokoler, kemampuan untuk mengamankan presiden dan wakil presiden. Protapnya ini untuk Pak Jokowi, ya kita hargai," kata Surya usai acara halal bihalal Partai NasDem di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Dirinya yakin, pengamanan untuk presiden terpilih Jokowi-JK dilakukan demi keselamatan presiden. Menurutnya, pengamanan ketat itu sangat diperlukan.
"Kita juga harus bisa memahami kalau nanti ada protokoler yang mengatur itu," kata politikus berewokan itu.
Namun menurutnya, sedikit kelonggaran terhadap mantan Wali Kota Surakarta juga harus diberikan. Terlebih Jokowi yang dikenal sangat dekat dengan rakyat.
"Kalau saya sampaikan ya ada toleransi sedikit boleh, fleksibel-lah. Tapi niatnya kan tetap pada harinya, empatinya pada masyarakat," kata bos Media Group itu.
Dari Polisi ke Paspampres
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mencabut kewenangan pengamanan polisi terhadap presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla serta melimpahkan kepada Paspampres.
"Sejak berakhirnya pengawalan dari polisi, untuk menindaklanjuti keputusan presiden, pengawalan selanjutnya dilakukan oleh Paspampres sesuai prosedur TNI yang telah ditetapkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Husni juga menyebutkan, pelimpahan ini sempat tertunda karena pemilu masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, KPU konsisten menunggu keputusan MK. Pengamanan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh kepolisian sejak ditetapkannya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Paspampres ini tidak hanya mengawal Jokowi dan JK, tetapi juga masing-masing istri mereka, yakni Iriana Jokowi dan Mufidah Kalla. Jumlah Paspampres yang mengawal Jokowi dan Iriana adalah 37 orang. Begitu pula Paspampres pengawal JK dan Mufidah.
Selain itu, keluarga inti Jokowi dan JK pun turut diberi pengamanan Paspampres. Pada upacara serah terima Paspampres ini, turut hadir Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad. Selain itu, perwakilan TNI yang hadir, antara lain Laksamana Darwanto, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI; Brigjen TNI Wardiyono, Asdep Pemilu; dan anggota Satgas 5, Fedri Aldianta, mewakili Kapolri.
Menurut Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyo, presiden dan wakil presiden akan diamankan dan dikawal 25 orang. Sementara istrinya masing-masing akan dikawal 12 orang. Jumlah keseluruhan adalah 37 orang.
"37 orang (jumlah personel) sesuai dengan kondisi kegiatannya. Terbagi dari untuk calon presiden terpilih 25, untuk calon ibu presiden terpilih 12. Tetapi, itu sesuai dengan keadaan kegiatannya. Jadi fleksibel. Jika kegiatannya itu besar kita akan tambah. Wapres juga demikian," ujar Kolonel Budi seusai acara.
Selain presiden, wakil presiden, dan istri, seluruh anggota keluarga, termasuk anak, juga mendapatkan pengawalan dari Paspampres.
Menurut Budi, pengamanan dan pengawalan tersebut nantinya akan berjumlah tujuh mobil. Budi mengatakan, Paspampres yang mengawal Jokowi-JK saat ini disebut satgas. Nantinya mereka akan tetap mengawal Jokowi-JK dengan nama Grup A Paspampres.
"Orangnya sama, memang disiapkan demikian. Kita setiap tahun ada regenerasi, harus memenuhi standar," katanya.