Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri belum bisa mengambil kesimpulan adanya keterkaitan antara bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal dengan keberadaan anggota TNI pada saat penggerebekan di Batam, Kepulauan Riau.
"Tadi sudah saya jelaskan yang terpenting bahwa kejadian berawal dari penegakan hukum yang dilakukan Polda Kepulauan Riau. Nah, seperti apa yang menyebabkan insiden itu bagian dari upaya tim ini melakukan investigasi. Kita tunggu hasilnya," ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2014).
Mengenai informasi yang berkembang, bila ada oknum TNI bermain dibalik bisnis haram tersebut, kepolisian tidak bisa mengambilnya sebagai bahan kesimpulan.
"Itu kan menyimak media online. Mungkin dari media sosial. Itu bagian dari bukti-bukti dan masukan yang harus didalami oleh tim investigasi gabungan. Jadi kita tunggu," ungkapnya.
Dikatakan Ronny, bila tidak ada halangan dan kendala penyidik Polda Kepulauan Riau yang melakukan penegakan hukum bisa meneruskan proses penyidikan.
"Apa yang dilakukan tim penyidik untuk mengawasi distribusi BBM yang bersubsidi adalah tugas untuk membantu pertamina. Untuk memastikan distribusi lancar dan tidak menyimpang. Ini penting diketahui," ungkapnya.