Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mekanisme pemilihan kepala daerah apakah pemilihan langsung atau melalui DPRD akan diputuskan DPR RI hari ini, Kamis (25/9/2014).
Pengamat Pemilu, Ray Rangkuti, menantang 560 anggota DPR RI untuk menyelamatkan demokrasi khususnya pemilukada langsung yang telah berlangsung selama sepuluh tahun ini.
"Tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang duduk di DPR juga hasil reformasi demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata rakyat Indonesia. Khususnya kepada anggota dewan yang tidak terpilih lagi, berikanlah kado terindah di ujung masa baktimu dengan memilih pilkada langsung," ujar Ray dalam pernyataannya, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Menurut Ray, tindakan para anggota dewan tersebut akan diingat dan dikenang dari anggota dewan yang berbeda dengan pandangan fraksi demi menegakkan hak dan kedaulatan rakyat.
Menurut Ray, sudah banyak argumen yang dikumandangkan mementahkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Terkait argumen pilakada mahal, kata dia, terpatahkan karena anggarannya adalah Rp 20 triliun sementara anggaran rapat-rapat di 34 kementerian mencapai Rp 18 triliun per tahun.
"Jadi sangat bermoral merampas kedaulatan rakyat dengan sebab biaya mahal pada saat yang sama membiarkan dana dengan jumlah yang sama dinikmati tidak lebih dari 34 kementerian," ujar Ray.