Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sedang melakukan rekrutmen posisi menteri dan lembaga pemerintah, dimana alokasi 34 kursi menteri dan 3 kursi menteri koordinator (Menko) bergeser menjadi 33 kursi menteri dan 4 kursi Menko.
Belakangan, bersamaan dengan isu rekrutmen, nama-nama menteri dari kalangan neoliberal mencuat. Oleh karena itu, Pengamat Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy mengingatkan Jokowi-JK agar waspada.
Dia memberi contoh nama Sri Mulyani dan mereka yang beraroma kelompok mantan Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang kini menjadi pembicaraan dan pemberitaan media massa.
Ichsanuddin tak menolak bila kerisauan kembali mengiringi kemunculan nama-nama itu.
"Lalu kenapa banyak kalangan nasionalis begitu risau dengan kelompok neolib ini?
Jawabnya sederhana, karena kaum neolib mengambil posisi sebagai pejuang-pejuang internasionalisme atau globalisme," kata Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Selasa (14/1/2014).
Menurutnya, kejuangan kelompok itu dengan tekanan pada mekanisme pasarnya telah menorehkan prestasi luar biasa.
Misalnya melakukan liberalisasi perbankan, keuangan dan perdagangan sehingga Indonesia terkena krisis ekonomi moneter 1997/1998.
Mereka juga merestrukturisasi perekonomian nasional berdasarkan titah IMF dan sangat demikian patuh terhadapnya.
Kelompok itu juga dibalik pembentukan Dewan Ekonomi Nasional pada era Abdurrahman Wahid sehingga tidak ada kebijakan yang tidak bocor ke Bank Dunia, IMF dan lembaga asing lainnya.
"Lalu mereka duduk lagi di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I yang mengakibatkan utang program makin meningkat sehingga peraturan dan kebijakan perekonomian nasional makin liberal," ujar Ichsanuddin.
Yang paling terakhir, kelompok itupun membela bahwa bail out Bank Century adalah benar. Kebijakan tidak bisa dipidanakan, kata Ichsanuddin, sementara KPK telah memvonis 10 tahun penjara bagi Budi Mulya.
"Yang lebih mengagumkan lagi, mereka telah membuat ketimpangan di berbagai hal. Dari ketimpangan pendapatan, ketimpangan intelektual, ketimpangan sektoral, ketimpangan regional, hingga ketimpangan sosial," ujarnya.
Yang paling merisaukan, dampak semua ketimpangan itu adalah menguatnya potensi kerusuhan sosial.
Ichsanuddin juga menyatakan banyak pihak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin mereka yang tidak berkeringat justru memperoleh kursi kabinet Jokowi-JK.