TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) mengaku belum pernah terjadi sejak PPP berdiri ada kader yang berani melawan keputusan Majelis Syariah dan Mahkamah Partai yang diisi oleh tokoh-tokoh dan ulama-ulama kharismatik seperti Mbah Moen (Maimun Zubair) saat ini.
“Saya heran masih ada kader partai yang mau datang ke Surabaya. Belum pernah ada dalam sejarah PPP, seorang kader partai melawan tokoh-tokoh dan ulama-ulama kharismatik yang ada di PPP,” ujar Suryadharma ketika dihubungi wartawan, Kamis (16/10/2014).
Surya membantah klaim Romy bahwa pelaksanaan muktamar Surabaya sudah sah dan korum. Surya justru menuduh Romy main kayu karena banyak wakil ketua atau sekretaris DPW dan DPC yang hadir langsung didaulat jadi ketua DPW dan DPC.
Suryadharma Ali mengaku sudah tidak ada lagi pintu islah bagi Romy karena sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Namun dia tetap membuka pintu bagi Romy untuk maju sebagai bakal calon ketua umum PPP pada Muktamar yang akan dilaksanakan sesuai keputusan Majelis Syariah dan Mahkamah Partai.
“Kesalahannya sudah menumpuk, mulai memecat saya, sampai melawan Majelis Syariah dan Mahkamah Partai. Sudah tidak ada islah lagi dan justru harus dilawan. Namun demikian kalau dia tetap mau ngotot dan tidak bisa membendung syahwat politiknya untuk menjadi ketum, maka tentunya boleh saja Romy melamar jadi bakal calon ketua umum. Kalau memang diterima oleh peserta muktamar boleh saja, tapi kalau tidak diterima, yah dia harus terima,” ujar Suryadharma.
SDA yakin, Romy tidak akan diakui oleh partai lain sebagai ketua umum karena dirinya banyak mendengar Romy sudah menjadi bahan candaan dari partai-partai lain. Tidak pernah ada menurutnya sejarahnya di Indonesia, seorang sekjen yang diangkat oleh ketua umum melengserkan ketua umumnya.
”Langkah Romy menggelar muktamar untuk menasbihkan dirinya menjadi ketua umum itu lucu-lucuan dan menjadi tertawaan partai-partai lainnya. Masak ada sekjen memberhentikan ketua umumnya dan menjadikan dirinya sebagai ketua umum. Kalau ini diakui maka besok bisa saja, terjadi di partai lainnya,” kata Suryadharma Ali.