Baca tanpa iklan
Laporam Wartawan Warta Kota, Budi Malau
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Presiden terpilih Joko Widodo leluasa menggunakan hak prerogatifnya ketika menentukan siapa saja yang akan menjabat menteri dalam kabinetnya. Terlepas mereka adalah elite partai politik, profesionalitas harus menjadi pertimbangan utama.
"Sewajarnya Jokowi menunaikan janjinya memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing. Sekali pun kursi menteri itu untuk partai politik di mana ada 16 kursi dijanjikan bagi parppl," pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leo Agustino, Minggu (19/10/2014).
Menurutnya, memang ada nama-nama yang beredar di publik. Namun, nama-nama mereka bisa jadi ingin agar juga menjadi perhatian Jokowi-JK. Ia memastikan, nama-nama yang pasti sudah disampaikan keduanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipastikan bersih dari kasus korupsi.
Leo menambahkan, menyebarnya nama-nama elit politik dan kaum profesional sebagai calon menteri Jokowi-JK dilihat sebagai upaya menenangkan pasar. Perlu diketahui, gejolak politik Indonesia belakangan semakin mencemaskan kondisi ekonomi Indonesia belakangan.
Namun katanya, publik belum tahu pasti siapa yang akan benar-benar membantu Jokowi-JK. "Yang pasti, pasar merespon secara positif nama-nama yang berkembang di media dengan melihat kedinamikaan politik kita," sambung Leo.
Ia meyakini pandangan pasar sangat positif juga dipengaruhi harmonisnya elite politik. Leo mencontohkan bagaimana pertemuan Jokowi dengan pimpinan MPR, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie dan terakhir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Pertemuan Jokowi-Prabowo pada Jumat menunjukkan kepada pasar dan masyarakat umum bahwa politik balas dendam yang dapat menciptakan ketidakstabilan pasar, dapat diselesaikan dengan cara damai melalui sikap kenegarawanan kedua elit politik," terangnya.
Publik berharap, setelah ini Jokowi-JK dan elite politik mampu membawa perubahan positif bagi Tanah Air di segala bidang. Kerjasama kuat antar elite, serta sikap saling bahu-membahu mereka menjadi modal membangun bangsa dan negara ke arah negara demokrasi yang sejahtera.