Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan untuk meminta penjelasan (interpelasi) DPR terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai panas.
Sejumlah politisi di Senayan membubuhkan `tanda tangan penggalangan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah perihal pengalihan subsidi di sektor konsumtif ke sektor produktif ini.
Politisi Senior Golkar Popong Otje Djundjunan satu dari 560 anggota dewan yang siap menandatangani penggalangan hak interpelasi.
"Itu bagus, Ceu Popong pasti (tandatangan), karena saya waktu bilang begitu menggunakan hak sebagai anggota DPR melekat pada diri saya, kalau ada masyarakat diwakili saya, dapil saya bertanya saya harus menjelaskan ari urang teh nyaho," kata perempuan yang akrab dipanggil Ceu Popong ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).
Menurutnya, pada paripurna terakhir dirinya sempat interupsi mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo meski rapat tidak mengagendakan persoalan kenaikan harga BBM.
"Makanya Ceu Popong bilang ada pertanyaan bodoh dari saya, memang ini bukan forumnya karena menunggu tidak kunjung datang untuk forum BBM, pertanyaan sederhana kepada pimpinan, apakah pernah pimpinan DPR menerima surat dari pemerintah tidak nyebut Jokowi, ternyata tidak ada," urainya.
Ceu Popong mengaku bukan tidak setuju pemerintah menaikan harga BBM. Ia sadar kebijakan tersebut merupakan hak pemerintah tanpa izin dari DPR. Namun, Ceu Popong mempertanyakan uang subsidi BBM akan dialihkan ke program apa.
"Uang hasilnya pasti tidak dikorupsi tapi pemerintah mempunyai kewajiban beri penjelasan kebijakan. Kapan mau dibicarakan, dulu kenaikan BBM ada pembicaraan," kata Ceu Popong.
Politisi PAN Anang Hermansyah setali tiga uang. Ia mendukung hak interpelasi yang berkembang di DPR. "Iya aku ikut (tandatangan)," kata Anang.
Ia menilai, hak interpelasi harus dilakukan. Sebab, kebijakan Jokowi telah menimbulkan keresahan masyarakat.
"Kalau aku lihat demo-demo DPR itu sudah meresahkan masyarakat, menuju hal bahaya kalau tidak segera melakukan langkah yang tepat. Harapan kita out of the box masalah BBM ini," ucap Suami Ashanti ini.
Ia mengatakan, pemerintah Jokowi-JK bisa menggunakan anggaran lain daripada menaikkan harga BBM. "Harusnya ada kreativitasnya ditubuhkembangkan," ujar Anang.
Pria yang berprofesi sebagai musisi itu mengaku fraksinya juga mendorong hak interpelasi bagi Jokowi. Ia pun meminta Jokowi tidak khawatir terkait penggunaan hak tersebut.
"Kekhawatiran apapun itu kan ada mekanisme, ini hak yang dilakukan DPR, kita wakil rakyat, masa keresahan mau dibiarkan," imbuhnya.