Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aroma bagi-bagi uang jelang Munas IX Partai Golkar mulai meruap ke publik. Adalah anggota Presidiun Penyelamat Partai Golkar (P3G) Zainal Bintang yang mengumbar informasi perihal bagi-bagi uang tersebut.
Zainal yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR mengaku mendapat laporan bahwa kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang dipimpin Nurdin Halid berkeliling mencari dukungan ke daerah untuk memenangi Munas yang digelar di Bali 30 November nanti.
Sebagai imbalannya, DPD I yang mendukung Ical akan diberikan uang muka Rp 250 juta dan DPD II diberi uang muka Rp 25 juta.
"Saya dapat laporan dari teman-teman DPD, sudah sejak satu bulan lalu, tim mereka dipimpin oleh Nurdin Halid sudah berkeliling ke DPD I dan II. Puncaknya di-setting (penggalangan dukungan) saat Rapimnas di Yogyakarta. Sebelum itu, mereka sudah dijinakkan dengan diajak rekreasi di Bali sebulan lalu. Ku dengar uangnya sekitar Rp 250 jutaan untuk DPD I. Kalau DPD II Rp 25 jutaan," kata Zainal Bintang di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (27/11).
Zainal mengaku tidak menyaksikan langsung perihal bagi-bagi uang tersebut. Namun ia menerima laporan dari beberapa pengurus DPD Golkar di beberapa daerah melalui telepon dan layanan pesan singkat (SMS).
"Aku mendengar sendiri itu dari teman-teman daerah mereka menyebar duit Rp 250 juta untuk DPD I," ujarnya.
Menurut Zainal, praktik bagi-bagi uang sudah dilakukan kubu Ical saat Munas VIII Golkar di Pekanbaru tahun 2009. Ketika itu, masing-masing DPD I Golkar diberi uang Rp 400 juta dan masing-masing DPD II diberi Rp 200 juta.
"Pas (hari H) Munas uangnya tidak banyak (yang dikeluarkan). Karena waktu suaranya Bosnya Metro (Surya Paloh) dicolong 30 suara, masing-masing dapat Rp 1 miliar. Waktu itu, panitianya bilang, ayo di sebelah kiri Anda semua ada snack.Itu cuma alasan supaya uangnya diambil," Zainal menegaskan.
Pendiri Partai Golkar, Suhardiman mengakui adanya politik uang atau money politic setiap ada perhelatan pemilihan ketua umum pada Munas Golkar. Para calon ketua umum menebar uang kepada pemilik suara, seperti DPD Tingkat I dan II, untuk pemenangan dirinya.
Bagi Suhardiman, hal itu adalah hal biasa dan bukan rahasia lagi kendati aturan tidak diperbolehkan.
"Organisasi apapun kalau Munas atau Kongres mengenai money politics itu sudah biasa. Saya anggap biasa saja," kata Suhardiman usai memberikan dukungan kepada Agung Laksono sebagai Ketua Umum di kantor DPP Partai Golkar.