News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Komisi III DPR Akan Panggil Polri Terkait Insiden Batam dan Makassar

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Rendy Sadikin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tim investigasi polda kepri melakukan olah tkp tempat pembakaran sepeda motor dan pelemparan bom molotov di Depan Barak Teratai milik Mako Brimob Polda Kepri, Batam, Rabu (20/11) saat terjadi baku tembak antara anggota TNI dan Brimob. Sejumlah kaca barak dan 5 unit sepeda motor dibakar saat terjadinya baku tembak. TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana merasa geregetan dengan insitusi penegak hukum, khususnya Kepolisian.

Hal itu didasarkan pada rentetan kejadian melibatkan Polri, diantaranya bentrokan Polri dengan TNI di Batam dan bentrokan Polri dengan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, yang mengakibatkan tewasnya warga sipil bernama Muhammad Arief (18) saat aksi penolakan kenaikan harga BBM.

Hal itu pula yang membuat I Putu Sudiartana berharap untuk Komisi III secepatnya memanggil Polri dalam menindaklanjuti berbagai laporan aduan masyarakat selama ini.

Menurutnya, Komisi III sudah menerima laporan mengenai kejadian tewasnya mahasiswa di Makassar, yang disebabkan tertabrak truk water canon polisi yang melaju ke arah kerumunan mahasiswa.

"BEM sudah melaporkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin. Tentu kita akan tindaklanjuti laporan tersebut," kata Putu Sudiartana kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Menurut Putu, Komisi III akan mencari tahu penyebab kejadian yang terus menerus melibatkan kepolisian, baik TNI dan Polri, termasuk kejadian di Makassar. Dan pihaknya juga akan koordinasi dengan Komnas HAM dalam permasalahan ini.

"Pastinya Komisi III akan segera minta kejelasan Polri mengenai rentetan yang kerap terjadi oleh kepolisian. Bilamana ini dibiarkan nanti kepercayaan masyarakat kepada polisi akan lentur. Dan ini juga bagian janji Jokowi akan menegakkan HAM yang sering digemborkan saat kampanye," katanya.

"Kita harapkan pemerintah Jokowi harus tegas memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi rakyatnya," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini