Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, mengimbau para Menteri Kabinet Kerja bisa bersikap adil melihat polemik partai politik. Sebab polemik ini mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan masalah lebih besar lagi di kemudian hari.
"Pemerirntah harus jadi wasit yang adil, jangan berat sebelah. Kasus menteri Jokowi yang mengintervensi PPP dan Golkar bisa jadi preseden buruk untuk politik dan hukum di negeri ini," kata Din usai menghadiri diskusi di kantor CDCC, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2014)
Bila parpol saja bisa diintervensi, Din khawatir pemerintah juga akan mengintervensi kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat. Karenanya, Din mengaku kosnisten mengawal pembatalan UU Ormas yang saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.
"Kami sangat berharap UU Ormas ditolak MK, karena (UU) itu bisa mengintervensi kelompok masyarakat nantinya. Sementara pemerintah harusnya adil dalam menangani kasus yang terjadi di masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjianto mengomentari soal pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali yang berpotensi ricuh.
Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly turut mengeluarkan Surat Keputusan kepengurusan PPP yang diketuai Romahurmuziy berdasar Muktamar PPP di Surabaya.