Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Termasuk juga untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu yang hingga kini belum terselesaikan.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan masa lalu dengan mengajukan rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (RUU KKR). Menurutnya, RUU KKR menjadi prioritas nasional untuk segera dijadikan undang-undang.
"RUU KKR untuk penyelesaian masalah HAM. Kami berharap bisa diselesaikan pada 2015," kata Yasonna di Kemenkumham, Rabu (10/12/2014).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah sebenarnya juga menghendaki dibentuknya pengadilan HAM Ad Hoc untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu. Namun, wacana pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc itu sudah dua kali ditolak DPR.
"Pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc tidak berhasil di DPR, sudah dua kali dicoba (diusulkan). Yang terakhir empat fraksi menerima sementara enam fraksi menolak," ujarnya.