Dua Tahun, Harta Foke Bertambah Rp12 Miliar dan 125 Ribu Dollar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, Fauzi Bowo, mengalami lonjakan harta senilai belasan miliar rupiah selama dua tahun. Rentang waktu 2010-2012, harta pria yang beken disebut Foke itu naik Rp12.453.671.477 atau 12,4 miliar.

Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman KPK, harta Foke pada 14 Maret 2012 tercatat Rp59.389.281.068 sementara pada 26 Juli 2010 harta tersebut 'hanya' Rp46.935.609.591 atau Rp46,9 miliar.

Selain itu, kekayaan Foke dalam bentuk mata uang Dollar Amerika juga meningkat 125 ribu dollar Amerika Serikat dari 200 ribu menjadi 325 ribu dollar AS.

Setelah ditelusuri, lonjakan kekayaan Foke berasal dari aset harta bergerak lainnya. Pada 2010, harta bergerak lainnya hanya senilai Rp9.383.550.000, dan bertambah 10 miliar rupiah pada tahun 2012 menjadi Rp19.275.050.000.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, koleksi barang-barang seni dan antik yang berasal dari hibah perolehan 2011 menjadi penyumbang terbesar di kategori harta bergerak lainnya.

Pada tahun 2010 nilainya hanya 704.550.000 dan melonjak belasan kali lipat pada tahun 2012 menjadi Rp11.646.050.000 atau Rp11 miliar.

Lonjakan Kekayaan Foke juga disumbang dari aset giro dan setara kas lainnya. Pada tahun 2010, kekayaan tersebut senilai Rp1.578.255.591 dan meningkat empat kali lipat menjadi Rp4.818.365.076 pada 2012.

Foke adalah seorang birokrat. Karirnya banyak dihabiskan di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Foke pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 1998-2002, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2002-2007 dan Gubernur DKI Jakarta 2007-2012.

Foke kemudian mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 bersama pasangannya Nachrowi Ramli melalui Partai Demokrat. Namun pasangan berjuluk Foke-Nara itu keok di putaran kedua oleh Pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama.

Belakangan, rekening pria yang kini mejabat Duta Besar Indonesia untuk Jerman itu ditelusuri dan diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke KPK.