Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai evaluasi kinerja 100 hari Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mutlak dilakukan. Menurut Fahri, evaluasi merupakan hak publik atas kehadiran pemerintah baru.
"Publik punya hak, silent majority, masyarakat umum seolah-olah diam, padahal dia nonoton ini pemerintah benar enggak dengang janji-janjinya, maka adjustmen 100 hari diperlukan," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1/2015).
Menurut Fahri dengan kinerja 100 hari, pemerintah baru mengaku sudah banyak mengalami kesuksesan. Sehingga wajar permintaan evaluasi selama 100 hari.
Diketahui, Jokowi dilantik sebagai presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2014. 100 hari pemerintahan Jokowi akan. Jatuh pada 20 Januari 2015.
"Kita lihat saja nanti, tapi saya mencatat danbeberapa persoalan yang perlu dievalusasi dari pemerintahan ini," ujarnya.
Fahri melihat pemerintahan Jokowi bersikap kepada DPR tidak baik. Apalagi menganggap DPR sebagai lawan dari eksekutif. Menurutnya hal itu sebagai cara berpikir yang keliru.
"Itu cara pikir yg keliru. sebab kamar kita beda. Eksekutif bukan lawan DPR. Lawan DPR ada di dalam DPR sendiri, yaitu mereka yg memilih berseberangan. kadang-kadang kubu A mendukung pemerintah kadang-kadang kubu A berseberangan dengan pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh pandang DPR sebagai lawan," ujarnya.
Politisi PKS itu mengungkapkan pemerintah melakukan kesalahan bila memandang DPR sebagai lawan. Hasilnya, pemerintah tidak melakukan konsultasi dengan DPR mengenai harga BBM. Fahri mengatakan gal itu melanggar etika hubungan antar lembaga.
"Termasuk dalamnya soanya melarang orang datang ke DPR, padahal harusnya silatuhami dulu. bagaimanapun 5 tahun DPR akan jadi mitra mereka," ujarnya.