Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konstelasi perebutan pengaruh politik terkait pengelolaan dana desa akhir-akhir ini jadi indikator kuat betapa lemahnya komunikasi antara empat Kementerian Kordinator yang ada saat ini dalam menterjemahkan Visi Pembangunan Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Demikian disampaikan presidium Bararemen, Gideon Wijaya Ketaren, di Jakarta, Jumat (9/1/2015).
"Situasi ini jelas tidak kondusif dan bisa menjadi duri dalam daging Kabinet Kerja yang baru seumur jagung," tegas Gideon.
Karena itu, tegas dia, jika dalam seminggu ini tak bisa dikomunikasikan konflik ini dengan baik lintas kemenko, sebaiknya diambil alih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden ambil alih, dengan cara menempatkan Bappenas berfungsi sebagai Pusat Koordinasi Antar Kemenko tersebut," ungkap Gideon Wijaya Ketaren (GWK).