Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengkritik 100 hari kinerja pemerintahan presiden Joko Widodo. Jokowi dianggap belum mampu membuktikan bahwa dirinya bukan "boneka" Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Saya rasa itu kunci persoalan. Jokowi sebagai kepala negara belum bisa keluar dari status petugas partai," ujar Nico di Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Nico menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, pada dasarnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi kuat. Rekam jejak Jokowi juga bersih. Oleh sebab itu, seharusnya keputusan politik yang diambil Jokowi berorientasi ke aspirasi rakyat, bukan malah ke partai politik.
Atas dukungan rakyat yang begitu besar tersebut, Nico melanjutkan, seharusnya juga dapat dijadikan daya tawar politik Jokowi kepada kekuatan politik di belakang Jokowi untuk berunding secara equal kedudukannya terkait kebijakan yang akan diambil.
"Bagaimana pun juga, sekarang Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita. Sehingga tidak lagi ada di bawah bayang-bayang kekuasaan partai politik pengusung," ujar Nico.
Nico melihat keputusan politik yang diambil tak berdasarkan bayang-bayang partai politik, sangat dibutuhkan saat ini. Jika Jokowi masih memiliki kendala psikologis sebagai petugas partai, Nico yakin pemerintahannya ke depan akan kesulitan. Kepercayaan publik merosot dan terhambatnya program-program.
"Bahkan, ke depan akan sangat mungkin jika presiden lebih baik benar-benar lepas dari partai. Meski ini butuh langkah politik selanjutnya," ujar dia.
Melihat situasi politik saat ini, prediksi banyak pihak yang menyebut Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi kendala pemerintah tidak terbukti. Rongrongan sehingga menyebabkan kegaduhan politik malah paling banyak terjadi dari partai koalisi. Tentang persoalan bahwa Jokowi harus mengelola dukungan di parlemen, Nico yakin akan dapat diselesaikan kasus demi kasus.
Dengan pola komunikasi dan program Jokowi yang pro rakyat, Nico yakin dukungan partai bukanlah persoalan utama.
Bayang-bayang
Koalisi Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai hal yang sama. Dia memberikan beberapa contoh bagaimana Jokowi dirongrong dan dibayang-bayangi oleh kekuatan politik di belakangnya. Pertama, yakni saat Trimedya Panjaitan mengatasnamakan Tim Hukum DPP PDI-P tanpa malu-malu mendesak Jokowi melantik tersangka korupsi Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Di sisi lain Trimedya juga mengakui ke publik bahwa Budi adalah timses Jokowi-JK yang memiliki tugas khusus menyusun visi Jokowi-JK bidang Pertahanan dan Keamanan. Padahal UU Kepolisian melarang Polri ikut dalam politik praktis karena harus bersikap netral.
Kedua, semua lembaga yang berada disekitar ring satu presiden tidak steril dari hegomoni partai politik. Dewan Pertimbangan Presiden/Wantimpres yang diharapkan diisi oleh tokoh tokoh negarawan yang netral dan handal, justru diisi oleh para politisi yang dekat dengan pimpinan partai pengusung Jokowi.
Ketiga, jabatan lain di Lembaga Kepresidenan seperti Kepala Staf dan Para Staf Khusus Presiden telah diisi oleh orang-orang partai politik dengan kualifikasi dan kriteria intelektual yang pas-pasan. Bahkan, mungkin juga bingung sendiri ketika menghadapi persoalan politik.
"Dengan konfigurasi dan komposisi politik tokoh-tokoh itu, sulit dibayangkan bagaimana presiden bisa bekerja penuh waktu menjawab persoalan rakyat banyak. Siapa yang bisa jamin presiden leluasa memenuhi janji, visi dan misi kampanye? Tidak ada, termasuk Jokowi sendiri karena sejak awal, dia berada di dalam jebakan kekuatan politik," ujar Petrus.
Petrus melihat, ada cara agar Jokowi tidak larut dalam pengaruh buruk kekuatan politik yang cenderung transaksional. Salah satunya, Jokowi harus punya tim independen yang bisa mengimbangi dan menyaring masukan berbagai pihak. Khususnya dari profesional yang telah berafiliasi dengan partai politik.
"Kekuatan politik sering memberikan masukan yang bersifat pragmatis, salah sasaran dan malah bisa menjerumuskan dan menempatkan Presiden Jokowi dalam kondisi dilematis. Oleh sebab itu harus ada penyaring. Tim ini harus memastikan independensi hak perogatif presiden," ujar Petrus. (Fabian Januarius Kuwado)